MINUT, TelusurInformasiNews.id – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) terus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, memastikan ketersediaan pasokan pangan, serta melindungi daya beli masyarakat, terutama di tengah dinamika harga cabai rawit yang masih menjadi salah satu penyumbang utama inflasi. Selasa (27/10/2026).
Komitmen tersebut ditunjukkan Bupati Minahasa Utara, Dr. Joune J.E. Ganda, S.E., M.A.P., M.M., M.Si., dengan mengikuti rapat monitoring dan evaluasi pengendalian inflasi daerah untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Rapat yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom tersebut dimulai pukul 13.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini menjadi bagian dari evaluasi perkembangan inflasi sekaligus upaya memperkuat langkah penanganan terhadap komoditas yang berpotensi memicu kenaikan harga di daerah.
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada 26 Oktober 2026, sekaligus merespons rilis data inflasi September 2026. Evaluasi secara khusus melibatkan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota yang mencatat tingkat inflasi tertinggi di wilayah Kalimantan dan Sulawesi.
Rapat dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri III dan dihadiri sejumlah kepala daerah, di antaranya Gubernur Sulawesi Utara, Bupati Minahasa Utara, Bupati Minahasa Selatan, Wali Kota Manado, serta Wali Kota Kotamobagu.
Undangan resmi untuk mengikuti agenda tersebut disampaikan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri melalui surat Nomor 500.2.5/5109/IJ tertanggal 27 Oktober 2026.
Sementara itu, Bupati Joune Ganda melalui Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Joice Katuuk, menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan mengantisipasi dampak kenaikan harga kebutuhan pokok terhadap masyarakat.
Menurut Katuuk, data perkembangan inflasi September 2026 memperlihatkan adanya perubahan harga pada sejumlah komoditas yang perlu mendapat perhatian serius dan ditangani secara konsisten melalui koordinasi lintas sektor.
“Berdasarkan data perkembangan inflasi September 2026, kita melihat adanya dinamika harga kebutuhan pokok yang menjadi perhatian serius bersama,” jelas Katuuk.
Ia menjelaskan, cabai rawit masih menjadi salah satu komoditas yang memberikan andil besar terhadap inflasi, baik secara bulanan atau month-to-month (m-to-m), maupun secara tahunan atau year-on-year (y-on-y).
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena perubahan harga komoditas pangan dapat berdampak langsung terhadap pengeluaran rumah tangga dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Meski demikian, terdapat sejumlah komoditas yang turut memberikan kontribusi dalam menahan laju inflasi. Komoditas tersebut antara lain penurunan tarif angkutan udara, bawang merah, daun bawang, serta beras.
Menghadapi perkembangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara akan terus mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui berbagai langkah strategis. Upaya yang dilakukan mencakup pelaksanaan operasi pasar serta mendorong peningkatan produktivitas petani lokal guna memperkuat pasokan bahan pangan.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan masyarakat, menekan gejolak harga di pasaran, serta memastikan bahan pokok tetap tersedia dengan harga yang terjangkau.
Selain langkah pengendalian melalui TPID, Pemkab Minut juga terus menggerakkan program Gerakan ASN Menanam sebagai bagian dari upaya mendukung ketersediaan pangan dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
Program ini diharapkan dapat mendorong pemanfaatan lahan untuk kegiatan produktif sekaligus mendukung ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan di tengah berbagai tantangan ekonomi.
Joice Katuuk menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, disertai pelaksanaan program nyata di lapangan, menjadi bagian penting dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.
“Pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi yang kuat dan langkah konkret secara berkelanjutan. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong upaya menjaga ketersediaan pasokan, meningkatkan produktivitas pangan lokal, dan mengantisipasi gejolak harga agar daya beli masyarakat tetap terlindungi,” ujarnya.
Melalui evaluasi nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara diharapkan semakin memperkuat strategi pengendalian inflasi yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Sinergi bersama pemerintah pusat, optimalisasi TPID, operasi pasar, serta Gerakan ASN Menanam menjadi bagian dari komitmen Pemkab Minut dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara.
(Vera.E.Kastubi).
