MINUT, TelusurInformasiNews.id – Langkah konkret dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah kembali diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Gorontalo melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama bisnis antar badan usaha milik daerah. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Upango, Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo. Hal tersebut menjadi titik awal kolaborasi lintas wilayah yang diharapkan mampu mengendalikan inflasi sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal. Senin, (15/6/2026).
Acara yang digelar dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur. Delegasi dari Kabupaten Minahasa Utara dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Ir. Novly Wowiling, M.Si., yang mewakili Bupati Joune Ganda. Turut mendampingi dalam rombongan tersebut, Asisten II Pemkab Minut, Robby Parengkuan, SH., MH; Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Utara, Carla A. Sigarlaki; serta Direktur Utama PUD Klabat Minut, Lidya Katuuk. Kehadiran para pejabat tinggi dari kedua daerah menunjukkan komitmen serius dalam membangun kemitraan yang berkelanjutan.
Penandatanganan MoU dan perjanjian kerja sama Business to Business (B-to-B) dilakukan antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Gorontalo dan Perusahaan Umum Daerah (PUD) Klabat Minut. Kerja sama ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga menyentuh aspek strategis dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan. Fokus utama dari kolaborasi ini adalah upaya pengendalian inflasi melalui sinergi antarwilayah, dengan memanfaatkan potensi masing-masing daerah untuk saling mengisi kebutuhan pangan dan komoditas strategis lainnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, dalam sambutannya menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya memperkuat hubungan kelembagaan, tetapi juga menjadi wahana peningkatan kapasitas dan perluasan wawasan bagi aparatur pemerintah di kedua daerah.
“Kerja sama ini bukan hanya memperkuat hubungan kelembagaan antara kedua daerah, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas, memperluas wawasan, dan memperkuat sinergi dalam mendorong kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat,” tegas Sugondo.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguatan capacity building agar pemerintah daerah mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok melalui optimalisasi peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Menurutnya, kolaborasi antardaerah adalah salah satu langkah paling efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga pangan yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Novly G. Wowiling, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas sambutan hangat dan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan salah satu prioritas nasional yang membutuhkan kolaborasi semua pihak, karena berkaitan langsung dengan stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
“Pengendalian inflasi menjadi perhatian penting karena berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Karena itu, kerja sama dan pertukaran pengalaman antardaerah seperti ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat strategi pengendalian inflasi yang efektif,” ujar Sekda Novly.
Kegiatan penandatanganan MoU ini turut dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, yang menunjukkan dukungan dari lembaga keuangan sentral terhadap inisiatif pengendalian inflasi berbasis kolaborasi daerah. Selain itu, hadir pula segenap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari kedua kabupaten, menandakan keterlibatan penuh seluruh jajaran pemerintahan dalam mendukung program strategis ini.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyatakan komitmennya untuk membangun kemitraan yang berkelanjutan guna memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Dengan adanya sinergi ini, kedua daerah optimis mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua wilayah, baik melalui ketersediaan pangan yang stabil, harga yang terkendali, maupun peningkatan kapasitas ekonomi lokal yang berbasis pada potensi sumber daya masing-masing. Kolaborasi ini diharapkan menjadi model bagi daerah-daerah lain di Indonesia dalam menghadapi tantangan inflasi dan pembangunan ekonomi yang inklusif.(*)
(Vera.E.Kastubi)
